SEKDA MALUKU BUKA RESMI FORUM KONSULTASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 2025-2026

AMBON- Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU membuka Forum Konsultasi Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, di ruang rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Rabu (31/1/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menghadirkan narasumber (melalui zoom meeting) yakni, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pemerintah Daerah (PEIPD) pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan, ST, MM dan Direktur Regional III Bappenas, Ika Retna Wulandari, ST, M.Sc.

Turut hadir dalam forum, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, Kepala Bappeda Provinsi Maluku,  Anton Lailosa, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku, Fibra Breemer, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku serta unsur lainnya yang mengikuti secara daring maupun luring.

Dalam sambutannya, Sekda mengatakan, Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah berakhir pada tahun 2024, dimana Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi yang diamanatkan untuk menyusun RPD tahun 2025-2026 sebagai dokumen Pembangunan Jangka Menengah transisi yang akan dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dalam dua tahun kedepan.

“Forum ini juga merupakan suatu tahapan substansial yang wajib dilalui dalam penyusunan RPD yang bertujuan untuk mendapat saran dan masukan dari seluruh unsur pemangku kepentingan Pembangunan daerah, yang hasilnya akan menjadi input dalam proses penyempurnaan rancangan RPD menjadi rancangan akhir RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026,” ungkapnya

Ia menyampaikan, selama pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas Orno, dengan mengusung Visi : “Maluku yang terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”, maka dalam Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Periode 2019-2024 telah mengalami perubahan pembangunan yang cukup signifikan.

Hal ini ditandai dengan berbagai survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana indikator capaian yang diperoleh antara lain, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III Tahun 2023 sebesar 5,69 persen lebih tinggi dari nasional 4,94 persen.

“Tingkat inflasi Maluku pada November 2023 di angka 2,96 persen, jauh lebih rendah dari bulan yang sama pada tahun 2022 yakni sebesar 6,58 persen. Begitu pula dengan tingkat Pengangguran Terbuka yang turun dari 7,5 persen pada tahun 2020 menjadi 6,8 persen pada Februari 2023,” papar Sekda.

Selain itu, tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan dari 17,44 persen pada Maret 2020 turun menjadi 16,42 persen pada Maret 2023.

“Capaian lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2023 mencapai 72,75 poin naik 1,41 poin dari tahun 2020 sebesar 71,34 point.  Capaian ini menunjukan Maluku telah berada pada kategori tinggi,” jelas Sekda.

Begitu pula dengan prevalensi stunting di Provinsi Maluku juga mengalami penurunan dari 30,38 persen di tahun 2019 turun menjadi 26,1 persen di Tahun 2022.

“Untuk itu kami harapkan konsultasi publik pada hari ini yang merupakan forum strategis dapat dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi yang menghasilkan saran dan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan Pembangunan Maluku Tahun 2025-2026. Pembangunan Daerah akan terus kita lanjutkan untuk mewujudkan Maluku yang Maju dan Berkelanjutan,” tandas Sekda (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)